Adillah Pada Buruh

Laporan Board Executive IMF yang dirilis 22 Februari 2006 lalu menyebutkan pemerintah telah membuat langkah maju memberantas korupsi. Namun dalam meningkatkan labour market flexibility (fleksibilitas pasar tenaga kerja), pemerintah masih lamban. Laporan itu memperlihatkan IMF memiliki kepentingan terhadap revisi Undang-undang No 13/2002 tentang Ketenagakerjaan (UUK).

Draf RUU revisi UUK yang merupakan bagian dari ‘paket perbaikan iklim investasi’ tersebut dikukuhkan dengan Inpres No 3/2006. Draf RUU itu tampaknya akan direvisi lagi dari nol, mengingat buruh tidak dilibatkan dalam pembahasan draf awal yang diajukan pemerintah.

Upah Buruh Migrant Indonesia Tanggungjawab Siapa?

IRONIS, absurd. Itulah kata yang paling tepat untuk menggambarkan permasalahan buruh migran di Indonesia. Begitu banyak masalah yang muncul tapi, tidak ada tindakan konkrit ke arah perbaikan yang signifikan. Pemerintah sepertinya tidak serius untuk mencari jalan keluar dari 80 persen permasalahan yang timbul pada pra-keberangkatan buruh migran. Lebih-lebih untuk 20 persen permasalahan buruh migran, ketika mereka berada di negeri orang.Pada peringatan hari buruh migran yang jatuh pada 18 Desember lalu, seharusnya menjadi refleksi pemerintah Indonesia mengenai kinerja yang dilakukan selama ini. Bagaimana penghargaan pemerintah terhadap para pahlawan devisa ini? Apakah sudah memenuhi harapan para buruh migran, jika dilihat dari perspektif perlindungan?